Ia menekankan, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan multiplier effect terhadap sektor lain seperti transportasi, perhotelan, UMKM, ekonomi kreatif, hingga investasi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pariwisata telah menyusun arah kebijakan pemasaran dan promosi yang diperluas ke tingkat ASEAN. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi unggulan wisata bahari dan lintas batas di kawasan regional.
Pemprov juga mendorong dukungan pemerintah pusat melalui sinkronisasi regulasi dan penguatan alokasi anggaran agar pengembangan destinasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Rakornas Pariwisata 2026 sendiri berlangsung pada 20–21 Mei dan dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata serta dihadiri Menteri Pariwisata.
Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan nasional dengan target penguatan destinasi, keberlanjutan sektor pariwisata, dan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
Pemerintah menargetkan investasi sektor pariwisata mencapai Rp63,5 triliun pada 2026, menjadikan momentum ini penting bagi daerah seperti Kepulauan Riau untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi industri pariwisata nasional. (Iman)
===
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, tampil sebagai keynote speaker, menyampaikan paparan bertajuk Inovasi dan Sinkronisasi Penataan Cross Border Tourism dan Pariwisata Bahari di Provinsi Kepulauan Riau di hari kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 dihelat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Forum nasional ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Widya Widiyanti Putri Wardhana, mengusung tema Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi, dan Keberlanjutan (ORIK) dengan fokus memperkuat kolaborasi dan transformasi ekosistem kepariwisataan nasional, sekaligus menyinergikan target pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam paparannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Kepri memiliki potensi unggulan pariwisata lintas batas (cross border tourism), terutama di kawasan Selat Malaka yang memiliki aksesibilitas dan akomodasi memadai, serta dukungan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal Singapura.
“Kami terus menggesa pembangunan infrastruktur guna mendukung pariwisata di Kepulauan Riau. Jangan sampai destinasi wisata budaya, agama, maupun nantinya wisata bahasa tidak dapat dikelola maksimal karena keterbatasan akses,” ujar Wagub.
Dalam strategi penataan, Pemprov Kepri melalui Dinas Pariwisata menetapkan arah kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata di level ASEAN, dengan harapan dukungan penuh dari pemerintah pusat baik dalam kebijakan maupun alokasi anggaran.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan dan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepri Sentot Faisal turut menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat ekosistem industri pariwisata.
Rakornas Pariwisata 2026 berlangsung selama dua hari, 20–21 Mei, dengan agenda pemaparan arah kebijakan strategis mencakup pengembangan destinasi, penguatan program pariwisata berkelanjutan, serta pencapaian target kunjungan wisatawan.
Pemerintah menargetkan investasi pariwisata sebesar Rp63,5 triliun sepanjang tahun 2026, menjadikan forum ini sebagai momentum penting untuk meneguhkan peran daerah, khususnya Kepulauan Riau, dalam mendukung transformasi industri pariwisata nasional. (*)
